Liputanjatim.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim atau yang akrab disapa Gus Rivqy, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penghapusan tantiem bagi direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kebijakan ini dinilainya mampu menghemat keuangan negara hingga Rp18 triliun per tahun.
Menurut Gus Rivqy, dalam rapat dengar pendapat dengan BUMN, paparan yang disampaikan selama ini masih bersifat umum, seperti rencana belanja modal (capex), biaya operasional (opex), serta target pendapatan. Namun, pembahasan detail terkait penggunaan anggaran hingga skema tantiem tidak pernah disampaikan secara mendalam.
“Yang dibahas di DPR hanya kulitnya saja, kami selalu mendalami bagaimana kinerjanya, belanjanya, dan pendapatannya. Jadi kita memang tidak spesifik ke gaji Direktur atau Komisaris,” ujar Gus Rivqy dalam keterangannya, Jumat (22/08/2025).
Politisi PKB ini menilai, penghapusan tantiem merupakan langkah tepat karena sudah menjadi kewajiban direksi dan komisaris untuk membesarkan perusahaan tanpa harus bergantung pada insentif tambahan. Dengan dihapusnya tantiem, negara berpotensi menghemat hingga Rp17–18 triliun per tahun.
“Ini sudah menjadi kewajiban mereka. Bahkan ada wacana tantiem direksi pun dihapus, saya sangat setuju karena penghematannya luar biasa, sekitar 17 sampai 18 triliun per tahun,” ungkapnya.
Ia menegaskan, prinsip penghapusan tantiem yang digagas Presiden Prabowo merupakan langkah tepat dan patut diapresiasi. Namun, menurutnya, penerapannya harus diikuti dengan aturan turunan, termasuk perubahan Peraturan Menteri BUMN yang mengatur tentang tantiem.
“Menurut kami penerapan penghapusan tantiem ini juga harus ada turunannya karena harus merubah peraturan Menteri BUMN yang mengatur tentang tantiem.” jelasnya.
Gus Rivqy menambahkan, penghapusan tantiem seharusnya diimbangi dengan penguatan indikator kinerja utama (KPI) layaknya sistem penilaian karyawan BUMN pada umumnya.
Hal ini penting agar direksi dan komisaris tetap termotivasi membesarkan perusahaan, tanpa bergantung pada tantiem yang dinilainya terlalu besar, bahkan untuk BUMN yang merugi.
“Saya tertarik dengan statement Pak Prabowo yang menyampaikan tegas, kalau direksi ataupun komisaris BUMN tidak berkenan dengan dihapusnya tantiem, silakan mundur. Masih banyak generasi muda yang siap memperbaiki Indonesia,” ujar Gus Rivqy.
Selain soal penghapusan tantiem, Gus Rivqy juga menyoroti peran DPR dalam memastikan kinerja BUMN tetap terjaga. Menurutnya, DPR tidak hanya melakukan fungsi pengawasan, tetapi juga siap memberikan dukungan berupa regulasi maupun komunikasi dengan pemerintah, khususnya Kementerian BUMN.
“Apabila ada BUMN yang rugi, kami akan menanyakan dan mendukung regulasi yang diperlukan. Kadang BUMN tidak berani bicara ke kementerian, nah kami bisa bantu mensupport agar mereka bisa maju,” pungkasnya.