Liputanjatim.com – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar memimpin rapat tingkat menteri (RTM) membahas implementasi Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Sosial Saifulah Yusuf, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Wamenkominfo Nezar Patria, Kepala BPS Amalia Adininggar, Kepala LAN Muhammad Taufiq, Irjen TNI Letjend Muhammad Saleh Mustafa, dan Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo.
Salah satu poin utama yang dibahas dalam RTM kali ini adalah persiapan peluncuran program Sekolah Rakyat yang ditargetkan segera berjalan dalam waktu dekat.
Gus Imin, sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, menjelaskan bahwa RTM ini merupakan langkah Kemenko PM untuk mengorkestrasi percepatan pengentasan kemiskinan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Pak Presiden senantiasa memiliki cara-cara dalam memobilisasi seluruh upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan, salah satunya mengatasi kemiskinan dengan memutus mata rantai kemiskinan untuk masyarakat,” kata Cak Imin di Ruang Rapat Utama Kemenko PM.
Pada tahap pertama, sebanyak 100 Sekolah Rakyat akan segera beroperasi dan tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Pulau Sumatera hingga Papua. Program ini didesain sebagai bentuk nyata upaya pemberdayaan masyarakat yang dapat mendukung pengentasan kemiskinan.
Lebih lanjut, Ketua Umum PKB ini menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat adalah salah satu upaya Presiden Prabowo untuk memberdayakan masyarakat demi mengentaskan kemiskinan. Oleh sebab itu, Kemenko PM akan terus memimpin koordinasi agar program ini dapat terlaksana secara optimal dan benar-benar memberikan dampak positif.
“Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu cara cepat, ide Presiden, yang kita bisa tangkap sebagai pemutusan mata rantai (kemiskinan),” tuturnya.
Di kesempatan yang sama, Gus Imin juga menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat sejalan dengan paradigma baru pengentasan kemiskinan yang lebih menitikberatkan pada pemberdayaan produktif daripada sekadar pemberian bantuan karitatif.
Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat menjadi langkah konkret dan strategis untuk memutus rantai kemiskinan, terutama dengan menyasar langsung anak-anak dari keluarga miskin yang telah terverifikasi melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan demikian, program Sekolah Rakyat diharapkan bukan hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga menjadi motor penggerak agar masyarakat miskin dapat mandiri dan memiliki daya saing lebih baik ke depannya.
 Abdul Muhaimin Iskandar memimpin rapat tingkat menteri (RTM) membahas implementasi){kind=link}