Liputanjatim.com – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Muhaimin Iskandar, menghadiri Konferensi Pendidikan Pesantren. Hadir juga dalam acara ini para masyayikh, pengasuh, ulama, dan dosen pesantren dari seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ini menekankan pentingnya langkah bersama untuk memperkuat keselamatan serta tata kelola lembaga pesantren menyusul rentetan musibah bangunan ambruk di sejumlah daerah.
“Yang terbaru di Situbondo ambruk lagi. Ini bukan kejadian sepele, karena memang sejak awal banyak bangunan pesantren tidak menggunakan konsep konstruksi yang baik. Kita harus saling memberi informasi dan melapor agar musibah seperti ini tidak terus berulang,” ujar Gus Imin, sapaan akrabnya ini saat mengahdiri Konferensi Pendidikan Pesantren di Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Ia mengungkapkan, pemerintah melalui koordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian PUPR, dan sejumlah lembaga terkait akan melakukan audit dan pendampingan pembangunan di lingkungan pesantren. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini.
“Pak Presiden Prabowo sangat sungguh-sungguh memperhatikan dunia pesantren. Dalam rapat bersama Menteri Agama, Mensesneg, Menteri PU, dan lembaga lain, kami sepakat menindaklanjuti laporan-laporan yang masuk,” katanya.
Menurut Gus Imin, hingga kini belum ada mekanisme audit atau pendampingan standar fasilitas pesantren. Banyak pembangunan dilakukan secara swadaya tanpa pengawasan teknis yang memadai.
“Pesantren boleh menampung santri, tapi kalau tidak memenuhi syarat keamanan dan kenyamanan, itu pelanggaran hukum. Saya berani bicara begitu karena saya juga anak kiai,” tegasnya.
Selain keselamatan fasilitas, ia menilai penguatan pesantren juga harus menyentuh dimensi pemberdayaan ekonomi, tidak hanya pembenahan kurikulum.
“Kalau kurikulum pesantren hanya berhenti pada aspek pendidikan formal, maka tidak memberi solusi konkret. Harus ada dimensi pemberdayaan agar pesantren bisa benar-benar mandiri,” ujarnya.
Gus Imin mencontohkan Pesantren Al-Ittifaq di Bandung yang sukses mengintegrasikan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi. Pesantren yang berdiri sejak 1913 itu kini berkembang menjadi pusat pemberdayaan ekonomi nasional dengan omzet koperasi mencapai puluhan miliar.
“Al-Ittifaq punya ekosistem ekonomi yang lengkap, dari pendidikan, praktik, produksi, sampai distribusi hasilnya. Dengan dukungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Makan Bergizi Pesantren (MBP), pesantren seperti ini makin berdaya,” jelasnya.
Ia menyebut bahwa ekosistem pemberdayaan pesantren harus menjadi arah baru kebijakan pemerintah: dimulai dari pendidikan berbasis keterampilan, praktik ekonomi, hingga akses pasar.
“Kata kuncinya adalah ekosistem. Mulai dari skill, produksi, hingga hasil pelatihan harus menjadi aset kesejahteraan pesantren,” tutupnya.
