Liputanjatim.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah pusat yang sepenuhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meski demikian, Fraksi Partai Gerindra menilai Pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak boleh sekadar berdiam diri tanpa memberi dukungan nyata.
Hal itu disampaikan anggota Fraksi Partai Gerindra, Aufa Zhafiri, dalam rapat paripurna DPRD Jatim dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi atas Nota Keuangan Gubernur terhadap Raperda APBD Jawa Timur Tahun Anggaran 2026, Senin (29/9/2025).
“Pada postur anggaran 2025, kami mencatat adanya alokasi sekitar Rp800 miliar untuk menyongsong program ini, meskipun akhirnya dikembalikan ke kas daerah. Tetapi berdasarkan data faktual yang kami miliki, terdapat beberapa dapur MBG di daerah-daerah lain yang justru sudah mendapat dukungan dari Pemprov,” ujar Aufa.
Menurutnya, dari sisi sosiologis, MBG memiliki multiplier effect yang besar, mulai dari membuka lapangan kerja baru, mengurangi pengangguran, menggerakkan roda ekonomi desa, hingga memperkuat relasi sosial masyarakat di tingkat akar rumput. Dengan perputaran uang diperkirakan mencapai Rp4 triliun per bulan atau hampir Rp50 triliun sepanjang tahun 2026—dua kali lipat dari PAD Jatim—manfaat program ini dinilai sangat signifikan.
“Maka jelas manfaatnya sangat nyata. Pertanyaan kami, mengapa dalam RAPBD 2026 tidak tampak dukungan Pemprov untuk menyiapkan infrastruktur sosial, ekonomi, maupun dukungan kelembagaan bagi program tersebut?,” pungkasnya.