Liputanjatim.com – Kelompok Cipayung Plus Jawa Timur yang merupakan gabungan sejumlah organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, seperti HMI, GMNI, PMII, KAMMI, GMKI, IMM, KMHDI, PMKRI, dan SEMMI, melakukan audiensi dengan Komisi C DPRD Jawa Timur.
Pertemuan ini bertujuan untuk menyuarakan dukungan terhadap rencana pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sektor pangan dan transportasi.
Juru bicara Cipayung plus Yusfan Firdaus, menyampaikan bahwa dukungan tersebut disertai dengan masukan akademis untuk memperkuat argumentasi Komisi C dalam proses pembentukan BUMD.
“Kami mendukung pembentukan BUMD Pangan dan BUMD Transportasi yang telah direkomendasikan Komisi C DPRD Jatim dalam rapat paripurna. Kami juga memberikan kajian akademis tentang pentingnya kedua sektor ini di Jawa Timur,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).
Yusfan menambahkan, bahwa pembentukan BUMD Pangan sejalan dengan visi nasional dan peran strategis Jawa Timur sebagai pusat produksi pangan.
“BUMD Pangan Jatim menjadi istrumen kedaulatan pangan sekaligus mengurangi ketergantungan import dan memperkuat rantai pasok dari hulu ke hilir menstabilkan harga, serta menjamin akses pangan berkualitas bagi masyarakat. Dengan bermitra petani, nelayan dan UMKM lokal, BUMD Pangan akan meningkatkan kesejahteraan pelaku agrobisnis,” ujar Yusfan Firdaus.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa keberadaan BUMD Transportasi akan berperan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta efisiensi transportasi publik.
“Transportasi publik seperti Trans Jatim adalah bisnis strategis. Tidak ideal jika terus dikelola oleh Dinas Perhubungan, karena dinas bukan lembaga bisnis. Perlu entitas bisnis khusus agar cakupannya bisa meluas ke 38 kabupaten/kota di Jatim,” jelasnya.
Selain itu, Cipayung Plus Jatim juga menyoroti perlunya revisi terhadap Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2019 terkait proses rekrutmen jajaran direksi dan komisaris BUMD, agar lebih terbuka dan akuntabel.
“Kami menilai kurangnya keterlibatan DPRD dalam proses rekrutmen direksi dan komisaris BUMD Jatim sehingga menyebabkan kurangnya transparansi dan munculnya praktik penempatan berdasarkan kedekatan politik atau balas budi. DPRD Jatim jangan hanya berperan sebagai pengawas. Kami mendorong agar anggota DPRD juga dilibatkan seperti dalam proses fit and proper test di DPR RI terhadap BUMN,” harap Yusfan.
Cipayung Plus juga menilai bahwa profesionalisme pengelolaan BUMD di Jatim masih jauh dari ideal. Beberapa jabatan strategis disebut masih ditempati oleh individu yang tidak memiliki kompetensi di bidang terkait, serta banyak aset BUMD yang terbengkalai.
“Direktur utama Petrogas Jatim Utama, dikabarkan mengundurkan diri karena penempatan berdasarkan kedekatan, bukan kompetensi. Banyak aset BUMD yang terbengkalai dan tidak diperbarui sejak lama,” ungkap Yusfan Firdaus.
Untuk membenahi manajemen dan memperbesar kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), mereka juga mengusulkan pembentukan unit atau dinas tersendiri di bawah pemerintah provinsi.
“BUMD tidak bisa hanya diurus oleh satu bidang di biro perekonomian. Perlu perhatian serius dan struktur khusus agar pengelolaannya lebih maksimal,” pungkas Ketua Badko HMI Jatim.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi C DPRD Jatim, Adam Rusydi, mengapresiasi dukungan dari kelompok pemuda ini terhadap agenda strategis Komisi C.
“Cipayung Plus Jatim mendukung revisi Perda BUMD Jatim supaya keterlibatan DPRD Jatim dalam penentuan komisaris dan direksi BUMD lebih dioptimalkan. Mereka juga mendorong pembentukan BUMD Pangan yang dinilai selaras dengan program Ketahanan Pangan dari Presiden Prabowo. Dan pembentukan BUMD Transportasi agar seluruh wilayah Jatim bisa terintegrasi,” pungkas Adam.