Liputanjatim.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menunjukkan keseriusannya dalam menelusuri dugaan kasus kredit fiktif di Bank Jatim.
Dorongan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) oleh Fraksi PKB untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh bukan tanpa dasar. Satu persatu yang diduga kuat sebagai bukti sudah dikantonginya. Hal itu mempertebal niat mereka mendorong pembentukan Pansus Bank Jatim.
Anggota Fraksi PKB Nur Faizin mengaku telah mengantongi sejumlah dugaan bukti yang menunjukkan adanya keterlibatan pihak lain di luar tersangka yang saat ini telah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan.
“Ini bukan sekadar isu internal bank. Ada indikasi kuat keterlibatan pihak eksternal yang belum tersentuh hukum. Kami memiliki dugaan data awal yang cukup untuk melangkah lebih jauh,” kata Nur Faizin, Rabu (21/5/2025).
Anggota Komisi C DPRD Jatim ini mengaku, sudah memiliki tangkapan layar percakapan di aplikasi WhatsApp antara Benny yang besar kemungkinannya merupakan sosok Kepala Cabang Bank Jatim Jakarta dengan anak buahnya.
Dalam percakapan tersebut, Benny mengarahkan bawahannya untuk memberikan kemudahan proses kredit kepada Bun Santoso, salah satu tersangka yang ditetapkan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.
“Ada info bahwa proses kredit itu dipermudah karena ada pelicin dari Bun ke Kepala Cabang. Jadi semua dikondisikan oleh pelicin ini,” ujarnya.
Tidak cukup disitu, lebih mengejutkan lagi, dalam dugaan bukti tersebut, Benny menyebut nama salah satu Komisaris Bank Jatim serta orang kuat di lingkungan Pemprov Jatim. Namun demikian Nur Faizin tidak menyebutkan nama-nama itu.
Tentu dugaan bukti tersebut memperkuat kecurigaan mereka akan adanya campur tangan pihak luar namun belum tersentuh hukum.
“Ini bukan tuduhan sembarangan. Kami sudah mengantongi dugaan bukti yang kuat, termasuk komunikasi yang menyebut nama pejabat penting. Ini memperkuat dugaan adanya intervensi dari level atas dalam proses kredit bermasalah tersebut,” tegasnya.
Politisi asal Sumenep Madura ini menilai, dugaan bukti percakapan tersangka Benny ke anak buahnya itu harus diklarifikasi agar tidak menjadi bola liar dan membangun opini negatif di publik.
“Kami berharap penyebutan nama salah satu komisaris dan sosok kuat di lingkungan Pemprov Jatim oleh tersangka Benny itu perlu diklarifikasi secara terbuka agar terang benderang dan tidak menjadi opini liar,” pungkasnya.