Liputanjatim.com – Penerima Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesra di Kabupaten Bondowoso tidak tepat sasaran. Setelah keluhan banyak masyarakat yang benar-benar miskin tidak mendapatkan bantuan.
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB) Bondowoso, akhirnya memberikan penjelasan resmi.
Mereka menegaskan bahwa seluruh data penerima berasal dari pemerintah pusat melalui Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), bukan dari pemerintah daerah.
“Data BLTS itu given, langsung dari kementerian. Tidak hanya Bondowoso yang mengalami ketidaksesuaian, hampir semua daerah se-Indonesia menghadapi persoalan sama,” ujar Mohammad Imron, Kepala Dinsos P3AKB Bondowoso.
Imron menjelaskan, setelah data turun ke daerah, pendamping PKH melakukan ground check untuk melihat kecocokan data dengan kondisi lapangan.
Apabila ada ketidaksesuaian, misalnya penerima ternyata tergolong mampu, maka pendamping akan mencatat dan mengirimkan revisi ke BPS sebagai pihak yang memproses “pemeringkatan” status kesejahteraan warga.
“BPS yang menentukan peringkat Desil 1 sampai 4. Bantuan menyasar warga di peringkat itu. Desil 1 adalah kelompok termiskin dan miskin ekstrem,” terangnya.
Namun ia mengakui, pelaksanaan ground check harusnya sebelum penyaluran bantuan. Kenyataannya, keterbatasan waktu dan SDM membuat pemeriksaan lapangan tidak bisa mencapai titik optimal.
“Harusnya sebelum pembagian. Tapi dengan SDM terbatas, kami tidak bisa maksimal,” katanya.
Meski pendamping menemukan penerima yang tak layak, daerah tidak memiliki kewenangan untuk membatalkannya langsung.
Baca juga: Penangkapan Pak Sahrul oleh Polres Bondowoso, YLBHI-LBH Surabaya Nilai sebagai Penculikan
Proses pencairan tetap berjalan, sementara data perbaikan baru dapat terealisasi pada periode selanjutnya.
“Data itu sudah ‘by name, by address’ dari pusat. Kalau ternyata di lapangan dia mampu, kami tidak bisa serta-merta membatalkan,” jelasnya.
Jika ada warga yang benar-benar berhak tetapi tidak menerima, masyarakat dapat melapor melalui pendamping PKH atau langsung ke Dinsos untuk pengajuan ke BPS.
Imron juga mengimbau warga yang ingin memastikan status bantuan sosialnya agar memanfaatkan aplikasi Cek Bansos.
“Melalui aplikasi itu masyarakat bisa mengecek sendiri apakah masuk daftar apa tidak. Tapi bagi warga yang tidak punya HP atau sulit mengakses teknologi, kami siap membantu,” ujarnya.
Data yang masuk melalui aplikasi tersebut akan terkirim ke Pusdatin untuk diolah bersama sistem nasional. Imron menegaskan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bersifat sangat dinamis.
Artinya, penerima tahun ini belum tentu menerima tahun depan, tergantung hasil pemeringkatan ulang.
Dinsos Bondowoso siap melakukan verifikasi–validasi (verval) jika sewaktu-waktu ada instruksi.
Namun sampai saat ini, belum ada perintah untuk melakukan verval besar-besaran.
“Kami hanya bisa mendampingi, memfasilitasi, dan melakukan pengecekan lapangan. Untuk verval total, belum ada instruksi,” pungkasnya.