Liputanjatim.com – Gelombang massa dari driver ojek online (ojol) dan taksi online kembali turun ke jalan. Mereka mulai bergerak ke Kantor Gubernur Jawa Timur, Jalan Pahlawan, Surabaya pada Selasa (20/5/2025).
Pantauan di lapangan menunjukkan massa bergerak dari Jalan Ahmad Yani, melintasi Jalan Darmo, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Embong Malang, dan Jalan Bubutan, sebelum akhirnya tiba di lokasi aksi selanjutnya di depan Kantor Gubernur Jatim.
Pengguna jalan diimbau untuk menghindari sejumlah ruas tersebut guna menghindari kepadatan lalu lintas akibat peningkatan volume kendaraan yang bercampur dengan iring-iringan massa aksi.
Sebelum menuju Kantor Gubernur, massa juga sempat melakukan long march dan berhenti di beberapa titik strategis, yakni Kantor Dinas Perhubungan Jawa Timur, Kantor Diskominfo Jatim, serta Mapolda Jatim. Aksi sempat memanas di depan Kantor Diskominfo Jatim ketika massa membakar ban bekas sebagai bentuk protes simbolik.
Ketua Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal), Tito Ahmad, menyebut bahwa jumlah peserta aksi hari ini diperkirakan mencapai ribuan orang.
“Saya prediksi antara 2.000-3.000-an. Hari ini kita sudah deklarasi seluruh Indonesia kepangkitan nasional transportasi online. Jadi ada 14 kota yang bergerak. Jawa Timur salah satunya,” kata Tito.
Dalam aksinya, para driver menyampaikan sejumlah tuntutan, terutama terkait penyesuaian tarif yang dianggap tidak seimbang dengan kondisi saat ini.
“Nanti ada penyesuaian tarif pasti, karena sudah lama. Bensin sudah naik, kami belum naik-naik. Lalu ada regulasi barang makanan yang selama ini tidak ada. Harus ada regulasi itu. Karena teman-teman roda 2 selama ini tidak ada payung hukum yang jelas,” jelasnya.
Tito juga menekankan pentingnya kesepakatan bersama dari seluruh aplikator untuk menyesuaikan potongan yang selama ini dianggap terlalu tinggi.
“Semua aplikator harus menyepakati, menyesuaikan harga, harus menaati potongan tarif yang sampai saat ini di atas 20%,” tegasnya.
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang serentak digelar di 14 kota besar di Indonesia, dengan harapan dapat mendorong perubahan regulasi yang lebih adil bagi para pekerja transportasi daring.
