Liputanjatim.com — Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Ubaidillah, mendorong pemerintah pusat untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Regulasi ini dinilai sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan waktu pelaksanaan bagi daerah, terlebih saat ini terdapat 125 desa di Jawa Timur yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt).
“Kami sudah melakukan komunikasi dengan Direktorat Bina Pemerintahan Desa di Kemendagri. Saat ini, rancangan PP tersebut masih dalam proses harmonisasi lintas kementerian. Tentunya kami minta proses ini dipercepat, karena kalau terus dibiarkan berlarut-larut, akan berdampak pada kepentingan dan pelayanan di desa itu sendiri,” ujar Ubaidillah.
Politisi PKB ini menambahkan bahwa dalam kunjungannya ke Kemendagri, pihaknya juga meminta adanya alternatif solusi sembari menunggu PP diterbitkan, mengingat keterbatasan kewenangan Plt dibandingkan Kepala Desa definitif.
“Namun pihak Kemendagri menyatakan tidak bisa mengambil langkah lain karena proses harmonisasi sudah berjalan. Kita hanya bisa menunggu dan berharap PP tersebut bisa rampung dan disahkan pada tahun 2025,” katanya.
Ubaidillah menyoroti bahwa masa jabatan Plt di sejumlah desa telah melampaui batas waktu yang ditentukan dalam aturan. Menurutnya, Plt seharusnya hanya menjabat selama tiga bulan dan dapat diperpanjang dua kali hingga maksimal enam bulan. Sementara itu, ada desa-desa yang dipimpin oleh Plt hingga lebih dari tiga tahun.
“Kalau sudah tiga tahun, itu jelas melanggar aturan. Karena Plt hanya bisa maksimal enam bulan, sedangkan Penjabat (Pj) hanya 1,5 tahun. Jadi ini sudah tidak sesuai ketentuan,” tegasnya.
Ia pun mendorong Komisi II DPR RI sebagai mitra Kemendagri untuk ikut mendesak percepatan pengesahan harmonisasi PP tersebut. Menurutnya, percepatan ini sangat penting karena menyangkut jalannya berbagai program strategis di desa.
“Kalau dibiarkan, program-program desa dikhawatirkan tidak berjalan optimal. Apalagi program prioritas Presiden Prabowo seperti Satu Desa Satu MBG (Makan Bergizi Gratis) dan Koperasi Merah Putih atau yang lainnya bisa terganggu,” tutupnya.
