Anggaran Tumpang Tindih, Intra Publik dan Fitra Minta Pemprof Jatim Benahi Tata Kelola APBD

Liputanjatim.com – Indikator dan Transparan Anggaran Publik (Intra Publik) dan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur mendorong tata kelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Agenda ini merupakan refleksi terhadap dinamika tata Kelola APBD Jatim yang seringkali bermasalah. Hal itu terungkap dalam “Dialog Multipihak Telaah APBD Jawa Timur” di Graha Mahameru Surabaya, Kamis (20/1/2022).

“Berdasarkan LHP BPK RI dalam lima tahun terkahir, belanja hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur selalu bermaslah. Belanja Hibah yang selalu menjadi temuan BPK terkait pengelolaan administrasinya seperti tidak menyampaikan SPJ, kekurangan volume, dan tidak melaksanakan NPHD, dan lain-lain,” terang Mauli Fikri.

Selain belanja hibah, Mauli membeberkan ada beberapa program di OPD yang dinilai terindikasi tumpang tindih.

“Temuan kami contohnya pengadaan website di OPD Diskominfo, ada radar bansos ternyata di OPD Dinsos Jatim juga ada Sapa Bansos. Nah website itu ternyata jenis dan fungsinya sama. Itu dianggarkan di APBD 2020 semua,” bebernya.

Sehingga, lanjut mantan Aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Surabaya itu berindikasi pada pemborosan anggaran dan cenderung tidak efektif.

“Harusnya itu agar mempermudah kinerja dan proses integrasi, disisi lain agar pengelolaan anggaran lebih efektif dan efisien,” ungkapnya.

Untuk itu, dirinya mendorong adanya evaluasi yang serius dari Pemprov Jatim terkait tata kelola APBD Jatim. Apalagi saat ini pandemi Covid 19 belum berakhir.

“Lebih baik anggaran yang kurang bermanfaat dialihkan pada anggaran pemulihan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.

Ditempat yang sama, Dakelan, Direktur FITRA Jatim juga menyoroti besarnya bantuan dana hibah di APBD Pemprov Jatim yang setiap tahun cenderung naik. Contohnya di P-APBD tahun 2019 sebesar 8,8 Triliun lebih , di P-APBD tahun 2020 naik menjadi 10 Triliun lebih.

“Secara prosentase angka itu tertinggi se-Indonesia, lebih tinggi dari dana hibah di Pemprov DKI yang kekuatan APBDnya lebih besar dari Jatim,” tandasnya.

Untuk itu, lanjut Dakelan harus ada perbaikan. Pengelolaan anggaran harus berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Sesuai dengan jargonnya Cettar, semoga semakin Cettar,” pungkasnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here