Liputanjatim.com – Rencana aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Surabaya pada 3 September 2025 mulai menuai sorotan publik. Aksi yang diinisiasi pengacara sekaligus mantan Caleg NasDem DPR RI Dapil Jatim I, Muhammad Sholeh, itu salah satunya menuntut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa untuk menghapuskan tunggakan pajak kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan dirinya tidak ingin larut dalam kegaduhan politik. Ia menyatakan akan tetap memusatkan perhatian pada tugas sebagai pemimpin daerah.
“Sudah lah aku kerja, kawan-kawan aku fokus kerja,” kata Khofifah saat ditemui di Pasar Soponyono Surabaya, Senin (25/8/2025).
Di sisi lain, sejumlah elemen masyarakat menilai aspirasi dalam aksi tersebut tidak realistis. Rochmad, koordinator komunitas ojek online (ojol) di Surabaya, menilai tuntutan penghapusan pajak tidak memiliki dasar yang jelas.
“Tuntutan seperti penurunan pajak itu tidak masuk akal. Itu kewenangan negara, bukan bisa seenaknya diturunkan hanya karena desakan massa. Yang ada justru mengacaukan sistem,” ujarnya.
Menurutnya, pengemudi ojol lebih memilih bekerja dan mencari nafkah halal dibanding terjebak agenda politik. “Kami sudah kenyang lihat demo yang ujung-ujungnya hanya jadi panggung segelintir orang. Yang jelas-jelas bermanfaat itu ya bekerja,” tambahnya.
Dukungan publik kepada Khofifah juga muncul dari tokoh masyarakat. Fahrudin, yang ikut dalam deklarasi “Jatim Fokus Kerja”, menyebut gerakan itu lahir dari kesadaran kolektif. “Ini bentuk kedewasaan masyarakat Jawa Timur. Kita ingin daerah ini stabil, ekonomi jalan, pembangunan berlanjut. Jangan sampai terpecah hanya karena agenda politik jangka pendek,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Rohmatin, salah satu pengemudi ojol perempuan. Ia mengingatkan bahwa tuntutan penghapusan pajak tidak bisa diputuskan secara sepihak oleh pemerintah provinsi. “Kalau soal pajak, itu ada aturannya. Gubernur jelas tidak bisa asal bikin kebijakan. Jadi jangan dipaksa untuk kepentingan pribadi segelintir orang,” katanya.
Rohmatin menegaskan dirinya dan para pengemudi lain lebih mengutamakan kerja nyata. “Kami gak akan ikut-ikut demo. Gak penting demo, yang penting kerja halal, bisa bawa pulang rezeki untuk keluarga. Itu jauh lebih nyata,” ucapnya dengan logat khas Jawa Timuran.
Gerakan “Jatim Fokus Kerja” pun kini berkembang sebagai respons masyarakat terhadap politisasi isu. Dukungan ini menunjukkan bahwa publik lebih menginginkan stabilitas dan kesinambungan pembangunan.
“Selama kepemimpinan Khofifah berjalan sesuai aturan, masyarakat akan terus mendukung. Yang penting daerah ini aman, tenteram, dan rakyat bisa bekerja,” tutup Rochmad.