Liputanjatim.com – KPU dan Bawaslu Lamongan serta Pemkab Lamongan akhirnya menyepakati Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Besaran anggaran yang telah disepakati untuk KPU Lamongan Rp 57,5 miliar dan Rp 17,5 untuk Bawaslu Kabupaten Lamongan.

Ketua KPU Lamongan, Machrus Ali membenarkan NPHD untuk Pilkada Lamongan telah disepakati dan ditandatangani bersama antara Pemkab Lamonga, KPU Lamongan dan Bawaslu Lamongan.

“Alhamdulilah NPHD telah disepakati dan sudah ditandatangani, sehingga tahapan Pilkada akan segera bisa kami lakukan,” kata Machrus kepada wartawan, Sabtu (5/10/2019).

Dari anggaran yang disepakati, ungkap Mahrus, ada perubahan dari usulan yang diberikan KPU Lamongan sejumlah Rp 105,8 miliar maupun usulan dari Bawaslu Lamongan sebesar Rp 18 miliar. Dengan dirubahnya anggaran awal tersebut, pihaknya akan melakukan efisiensi anggaran.

“Dengan perubahan jumlah anggaran Pilkada 2020, kami akan melakukan efisiensi anggaran dalam setiap tahapan pilkada,” tambahnya.

Upaya efesiensi tersebut, tambah Mahrus, diantaranya pada beberapa poin seperti sosialisasi dan belanja barang.

“Untuk poin-poin yang akan dilakukan efisiensi anggaran di antaranya untuk sosialisasi dan penganggaran belanja barang,” jelasnya.

Senada dengan Mahrus, Ketua Bawaslu Lamongan Miftahul Badar mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan efisiensi anggaran dengan memusatkan pelaksanaan bimtek.

“Bimtek yang semula dilakukan di kecamatan, itu nanti akan kita laksanakan di Kabupaten, hingga bisa melakukan efisiensi,” ungkap Badar.

Baik Mahrus maupun Badar menegaskan bahwa perubahan jumlah anggaran yang tercantum dalam NHPD tidak akan mengurangi kinerja Pilkada Lamongan 2020.

“Prinsipnya kami berharap bahwa efisiensi ini akan tetap memaksimalkan kerja-kerja pengawasan pada 2020,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Lamongan menjadi salah satu daerah yang akan menggelar pemilihan Bupati 2020 mendatang. NHPD ini diperlukan untuk menentukan proses tahapan Pilkada di Lamongan bisa dilaksanakan sesuai tahapan.